PEKANBARU – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pekanbaru dan berbagai daerah di Provinsi Riau kembali menjadi sorotan. Hingga pertengahan September 2026, masyarakat masih harus mengantre berjam-jam, bahkan ada yang terpaksa bermalam demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Sekretaris Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Pekanbaru, Gusti Pardamean. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Riau bersama Pertamina segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Menurut Gusti, antrean panjang BBM tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan distribusi BBM berjalan tepat sasaran serta menjamin ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperketat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Selain itu, pemerintah harus memastikan pasokan BBM tersedia sesuai kebutuhan masyarakat Riau,” ujar Gusti, Selasa (15/9/2026).
Ia menilai pengawasan terhadap distribusi BBM harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari alokasi hingga penyaluran di tingkat SPBU. Jika terdapat kendala pasokan atau alokasi, Pemprov Riau diminta segera berkoordinasi dengan Pertamina dan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang efektif.
Gusti juga menyoroti banyaknya masyarakat yang telah mengantre selama berjam-jam, namun tidak mendapatkan BBM karena stok habis saat giliran pengisian tiba. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan dalam tata kelola distribusi dan pelayanan yang harus segera dibenahi.
“Banyak masyarakat yang rela menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengantre, tetapi saat tiba giliran mengisi, BBM justru habis. Kondisi ini tidak boleh terus terjadi karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang pasti dan adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gusti menilai situasi tersebut terasa ironis mengingat Riau merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia. Namun, masyarakat justru mengalami kesulitan memperoleh BBM untuk kebutuhan sehari-hari.
“Riau dikenal sebagai daerah kaya sumber daya migas, tetapi masyarakatnya masih harus berjuang mendapatkan BBM. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius yang harus segera diselesaikan,” katanya.
Terkait penjelasan Pertamina yang menyebutkan adanya peningkatan pasokan BBM di wilayah Riau, Gusti menilai hal tersebut perlu dibuktikan dengan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, apabila pasokan telah ditingkatkan tetapi antrean masih terjadi, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan.
Ia juga meminta Pertamina memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab gangguan distribusi, wilayah yang terdampak, serta langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk menormalkan pasokan. Transparansi dinilai penting guna mencegah kepanikan masyarakat yang dapat memicu pembelian berlebihan dan memperburuk situasi.
PC PMII Kota Pekanbaru mendesak Pemprov Riau dan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk segera mengambil langkah konkret, memperkuat pengawasan distribusi, serta memastikan pelayanan di SPBU berjalan sesuai ketentuan.
Gusti menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut. Jika ditemukan dugaan maladministrasi atau praktik yang merugikan masyarakat, PMII Kota Pekanbaru tidak menutup kemungkinan mengambil langkah advokasi, termasuk menyampaikan aspirasi melalui aksi massa sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang kami tuntut sederhana, masyarakat jangan dirugikan. BBM harus tersedia, distribusinya tepat sasaran, dan pelayanan kepada masyarakat harus berjalan secara adil serta memberikan kepastian,” pungkasnya.